Ada beberapa argumen bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian diperlukan. Argumen ini dibenarkan baik untuk alasan ekonomi maupun sosial.
Pertama adalah sebagai alat kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menstimulus atau mengkontraksi perekonomian melalui perubahan anggaran belanjanya. Perubahan ini tujuannya adalah untuk mempengaruhi sasaran ekonomi pemerintah berupa inflasi rendah dan lapangan kerja dan pertumbuhan yang tinggi. Seperti yang kita tahu, dari sisi pengeluaran agregat, belanja pemerintah adalah salah satu komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB).
Kedua, melalui belanjanya, pemerintah dapat menyediakan barang-barang publik. Misalnya adalah untuk memberikan layanan seperti pertahanan atau pendidikan gratis, yang mana menguntungkan semua warga negara secara setara.
Ketiga, belanja modal infrastruktur (misalnya jalan, jembatan dan pelabuhan) dapat membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengeluaran semacam ini meningkatkan kapasitas produktif perekonomian dalam jangka panjang. Hasilnya, output potensial meningkat.
Keempat, belanja pemerintah penting untuk menjamin tingkat pendapatan minimum untuk orang miskin dan karenanya pendistribusian kembali pendapatan dan kekayaan. Ini dapat pemerintah lakukan melalui alokasi pembayaran transfer seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pengangguran dan lain sebagainya.
Kelima, pengeluaran juga dapat ditujukan untuk mensubsidi pengembangan produk atau pasar baru yang inovatif dan berisiko tinggi. Salah satu contohnya adalah subsidi bagi pengembangan sumber energi alternatif.
