Planned economy atau ekonomi terencana adalah sistem ekonomi di mana pemerintah mengendalikan semua aktivitas perekonomian, termasuk membuat semua keputusan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.
Istilah ini sering disebut juga dengan ekonomi komando. Namun, yang agak sedikit membedakan adalah dalam ekonomi komando, pemerintah juga memiliki kepemilikan publik yang besar atas industri.
Dalam ekonomi terencana, perencanaan pemerintah mendominasi arah kegiatan ekonomi, dan sampai tingkat tertentu, kekuatan pasar tidak diizinkan.
Contoh
Sosialis dan, terutama, ekonomi komunis adalah contoh ekonomi terencana. Ini kontras dengan ekonomi kapitalis, di mana peran pemerintah tereduksi dan jauh lebih sedikit.
Perencanaan pusat sering dikaitkan dengan teori Marxis-Leninis dan sering dikaitkan dengan negara-negara seperti Uni Soviet, Cina, Kuba, dan Vietnam.
Kelebihan dan kelemahan ekonomi terencana
Sebagaimana sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi terencana juga memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Diantara kelebihan sistem ini adalah tingkat ketimpangan seharusnya rendah karena pemerintah dapat dengan mudah meredistribusi pendapatan. Harga juga tetap terkendali dan dengan demikian semua orang mampu mengkonsumsi barang dan jasa.
Pengangguran juga rendah karena pemerintah akan mengalokasikan para pekerja untuk proyek-proyek yang menjadi target pemerintah. Jadi, dalam hal ini, pemerintah akan menyediakan lapangan kerja bagi semua orang.
Kelebihan selanjutnya adalah bahwa kebaikan bersama menggantikan laba sebagai insentif utama produksi, sehingga mengurangi efek negatif yang dihasilkan kompetisi. Kompetisi sengit dan tidak diatur cenderung mengarah pada eksploitasi faktor produksi secara besar-besaran dengan perhatian minimal terhadap lingkungan. Polusi, limbah dan degradasi lingkungan adalah diantara efeknya, sebagaimana terjadi selama revolusi industri.
Namun, sistem ekonomi terencana juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, konsumen tidak dapat memilih dan hanya memperoleh barang dan jasa yang diputuskan oleh pemerintah untuk diproduksi. Kedua, kurangnya motif laba dapat menyebabkan perusahaan menjadi tidak efisien. Ketiga, banyak waktu dan uang yang terbuang untuk mengkomunikasikan instruksi dari pemerintah kepada perusahaan.
