Apa itu: Korporasi publik (public corporation) memiliki dua makna berikut:
- Badan usaha milik negara, yang mana sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah – mungkin pemerintah nasional atau lokal – untuk menyediakan layanan publik tertentu. Kadang disebut industri nasional karena satu perusahaan biasanya bertindak sebagai pemonopoli di industri tertentu. Mereka biasanya beroperasi di sektor-sektor strategis seperti ketenagalistrikan dan perkeretaapian. Dikenal juga dengan badan usaha milik negara (state-owned enterprises atau SOEs) atau public purpose corporation.
- Perusahaan yang dimiliki oleh publik (publicly-held company) di mana sahamnya dijual dan diperdagangkan oleh publik melalui bursa saham. Mereka beroperasi di beragam sektor ekonomi, mulai dari sektor primer hingga sektor kuarterner. Anda mungkin tertarik untuk membeli saham mereka ketika mendiversifikasi portofolio kelas aset untuk mendapatkan capital gain atau dividen.
Baiklah, pada artikel kali ini, saya akan fokus pada definisi pertama.
Quasi-public corporation
Quasi-public purpose corporation, atau quasi-public corporation adalah variasi dari korporasi publik. Mereka bertujuan untuk melayani dan memberi manfaat kepada publik.
Tapi, alih-alih dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, quasi-public company adalah milik dan dioperasikan oleh swasta. Mereka mendapat manfaat dari menerima sejumlah dana pemerintah dan mendapat mandat dari pemerintah untuk menyediakan layanan publik. Jadi, daripada menciptakan nilai dan dan memaksimalkan kekayaan bagi pemegang saham, mereka harus harus memprioritaskan mandat tersebut.
Fitur korporasi publik
Berbadan hukum. Perusahaan teregistrasi sebagai badan hukum resmi sebagaimana perseroan terbatas swasta dan perseroan terbatas publik.
Tujuan. Korporasi publik didirikan untuk membantu memberikan layanan ke publik. Mereka memiliki motif pelayanan dan keuntungan hanyalah pertimbangan sekunder. Misalnya, maskapai milik negara beroperasi untuk memfasilitasi transportasi penduduk di daerah-daerah terpencil.
Wilayah operasi. Korporasi publik berada di sektor publik dan biasanya beroperasi di industri-industri strategis dan sangat diatur seperti ketenagalistrikan, kesehatan dan transportasi umum. Atau, mereka mengelola industri atau usaha yang dinasionalisasi.
Manajemen. Mereka dibentuk dengan fleksibilitas seperti sektor swasta dan otoritas seperti di sektor pemerintah. Meski dimiliki oleh pemerintah, manajemen perusahaan mengambil keputusan sehari-hari. Tapi, untuk keputusan kebijakan utama, itu diambil oleh pemerintah.
Keuntungan korporasi publik
Keterjangkauan. Perusahaan memberikan layanan publik esensial kepada warga negara dengan terjangkau. Perusahan bertujuan layanan kepada publik, bukan semata-mata mengejar keuntungan.
Kontinuitas operasi. Korporasi publik tetap beroperasi dengan dukungan pemerintah bahkan jika itu rugi. Pemerintah akan mempertahankannya karena memberikan manfaat sosial yang cukup besar kepada publik.
Dukungan pemerintah. Perusahaan tidak terlalu pusing untuk mengumpulkan dana karena mendapat dukungan pendanaan yang kuat dari pemerintah. Begitu juga, perusahaan memberikan hak istimewa untuk beroperasi, sehingga tidak menghadapi tekanan persaingan.
Kerugian korporasi publik
Inefisiensi. Karena tidak menghadapi tekanan persaingan, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk beroperasi lebih efisien. Selain itu, perusahaan juga tidak mengejar target laba secara ketat, membuat mereka tidak terlalu khawatir tentang efisiensi. Itu kontras dengan perusahaan swasta, di mana mereka harus beroperasi secara lebih efisien untuk memaksimalkan keuntungan.
Intervensi. Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan bisnis. Alasan politik juga memperumit operasi dan mengurangi independensi dalam menjalankan bisnis. Misalnya, beberapa politikus mungkin memanfaatkan mereka untuk mengejar popularitas di wilayah tertentu.
Pemborosan uang. Karena tekanan untuk lebih efisien adalah rendah, maka perusahaan kemungkin mengkonsumsi lebih banyak biaya. Itu bisa menghabiskan anggaran pemerintah yang besar untuk mensubsidi mereka. Selain itu, praktik korupsi di dalam perusahaan juga semakin meningkatkan biaya.
