Political and legal environment atau lingkungan politik dan hukum adalah kekuatan diluar perusahaan yang berasal dari pengaruh pemerintah terhadap bisnis, baik yang bersifat peluang maupun ancaman. Pemerintah, di sini, bermakna luas, bisa pemerintah pusat, regional, institusi pemerintah di bawah presiden atau menteri, institusi pemerintah independen seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, lembaga transnasional seperti IMF dan world bank, organisasi internasional, dan lain sebagianya. Mereka semua dapat mengeluarkan sejumlah aturan yang dapat berpengaruh terhadap bisnis.
Beberapa peraturan mengharuskan perusahaan untuk beroperasi dalam kondisi yang kompetitif dan untuk melindungi hak-hak konsumen. Proses pergantian pemerintah juga seringkali menimbulkan peluang dan ancaman. Makanya, banyak perusahaan cenderung menunggu hasil dari pemilu sebelum memutuskan langkah ke depan. Maklum, pergantian presiden mungkin akan menghasilkan pergeseran kebijakan baru.
Jenis
Lingkungan hukum berdampak pada semua perilaku bisnis dan dapat dibagi menjadi beberapa bidang:
- Undang-undang ketenagakerjaan: aturan, peraturan, dan undang-undang tentang ketenagakerjaan orang.
- Undang-undang lingkungan: undang-undang, peraturan, dan regulasi mengenai dampak lingkungan yang dihasilkan oleh operasi perusahaan.
- Undang-undang konsumen: bisnis menjual kepada konsumen dan penting bahwa konsumen memiliki perlindungan untuk memastikan mereka tidak disesatkan atau diperlakukan secara tidak adil oleh perusahaan.
- Hukum persaingan: persaingan adalah cara yang sehat untuk memastikan harga tetap rendah dan bahwa bisnis berinovasi. Tanpa persaingan, perusahaan mungkin berada dalam posisi untuk mengeksploitasi konsumen dan oleh karena itu pemerintah sering membuat undang-undang untuk memastikan bahwa persaingan itu adil dan untuk mencegah perkembangan monopoli.
- Undang-undang informasi dan pelaporan: pemerintah sering membuat undang-undang untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan perusahaan akurat dan mencerminkan keadaan sebenarnya dari bisnis. Jenis-jenis peraturan dan regulasi ini dapat mencakup peraturan/standar akuntansi untuk memastikan perusahaan melaporkan posisi keuangan mereka secara akurat dan memastikan bahwa perusahaan tidak menyimpan informasi tentang konsumen yang tidak berhak mereka pertahankan.
- Undang-undang sosial: pemerintah berupaya mempromosikan konsumsi barang atau layanan yang meningkatkan kesejahteraan manusia seperti pendidikan dan layanan kesehatan, dan mencegah atau mencegah konsumsi barang-barang yang tidak layak seperti tembakau, dan bensin. Barang demerit menghasilkan biaya sosial yang lebih tinggi.