Risiko Sovereign: Konsep, Bagaimana Itu Diukur

Apa itu: Risiko sovereign (sovereign risk) adalah jenis risiko kredit di mana pemerintah di sebuah negara tidak akan membayar utangnya. Itu mungkin karena mereka tidak memiliki kemampuan atau kemauan untuk melakukannya. Singkat cerita, itu adalah risiko gagal bayar atas utang negara (sovereign debt).

Salah satu indikator utama adalah peringkat sovereign yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat internasional seperti Standard and Poor’s, Moody’s dan Fitch Ratings. Peringkat tertinggi adalah AAA (setara Aaa oleh Moody’s), yang mana menunjukkan kualitas kredit yang tinggi dan risiko gagal terendah. Contoh negara berperingkat AAA adalah Singapura, Swedia, Swiss, Australia, dan Canada.

Secara umum, negara berperingkat BBB- atau lebih tinggi dianggap sebagai layak investasi. Sedangkan, obligasi yang diterbitkan oleh negara dengan peringkat BB+ ke bawah sebagai kelas spekulatif atau obligasi sampah.

Mengapa risiko sovereign penting

Risiko sovereign berimplikasi luas terhadap perekonomian. Itu bisa membawa pada perubahan pajak, subsidi, atau peraturan, sehingga mengekspos kinerja banyak bisnis.

Misalnya, krisis sovereign di negara-negara Uni Eropa seperti Yunani dan Spanyol memaksa pemerintah di negara-negara tersebut untuk mengadopsi kebijakan penghematan (austerity policy). Untuk mengurangi tekanan utang yang menumpuk, mereka memangkas berbagai program pengeluaran pemerintah, menjalankan privatisasi dan menaikkan pajak. Kebijakan tersebut membuat permintaan agregat jatuh dalam jangka pendek, memaksa banyak bisnis menurunkan tingkat produksinya dan menyebabkan perekonomian melemah.

Selain itu, bank sentral juga mengontrol aliran modal keluar untuk memitigasi bank run, sebuah penarikan dana besar-besaran dari sistem perbankan. Bank run dapat mengarah pada krisis di sistem keuangan.

Ketika pemerintah mencetak uang untuk membayar utang, itu mengarah pada hiperinflasi. Itu dapat menghancurkan daya beli dari mata uang domestik. Orang menjadi tidak lagi percaya terhadap mata uang domestik. Mereka menjualnya dan menukarnya dengan mata uang yang lebih stabil seperti dolar AS. Sebagai hasilnya, nilai tukar domestik terhadap dolar AS jatuh.

Selanjutnya, risiko sovereign bersifat menular. Ketika satu negara mengalami krisis sovereign, itu dapat menyebar ke negara lain. Efek penularan tinggi karena banyak negara saling terhubung, baik melalui transaksi keuangan maupun transaksi barang dan jasa.

Tingginya risiko sovereign juga membuat suku bunga di dalam perekonomian sulit untuk turun. Investor meminta premium yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko tersebut. Itu membuat biaya investasi menjadi lebih mahal bagi bisnis. Rumah tangga juga harus membayar bunga yang tinggi ketika mereka mengajukan pinjaman.

Mengukur risiko sovereign

Secara umum, ukuran risiko sovereign (risiko gagal bayar) tercermin dari peringkat sovereign yang diberikan oleh lembaga pemeringkat global seperti Moody’s, Standard and Poor (S&P), dan Fitch Ratings.

Peringkat sovereign tersebut merepresentasikan peluang gagal bayar dari sebuah negara. Semakin baik peringkatnya, semakin kecil risiko sovereign dan semakin rendah risiko gagal bayar. Berikut adalah daftar peringkat kredit dari yang tertinggi (AAA) hingga terendah.

Peringkat BBB- hingga AAA masuk dalam kategori investment grade, yang mana mengindikasikan kapasitas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Sedangkan, peringkat di bawahnya (mulai dari BB+ hingga C) masuk kategori spekulatif dan D untuk gagal bayar.

Lembaga pemeringkat menilai risiko menggunakan beberapa indikator. Mereka mengevaluasi solvabilitas dan faktor likuiditas negara yang bersangkutan, stabilitas politik negara tersebut, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa variabel untuk mengukur risiko sovereign:

• Efektifitas institusional
• Struktur dan prospek ekonomi
• Likuiditas eksternal dan posisi investasi internasional
• Kinerja dan fleksibilitas fiskal
• Fleksibilitas moneter

Efektifitas institusional

Lembaga pemeringkat menilai bagaimana lembaga pemerintah dan pembuatan kebijakan mempengaruhi fundamental perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan menanggapi guncangan ekonomi atau politik. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan transparansi dan akuntabilitas serta track record historis pembayaran utang negara.

Struktur ekonomi dan prospek ekonomi

Lembaga pemeringkat mengukur keragaman dan ketahanan perekonomian suatu negara. Apakah negara mengandalkan output komoditas, manufaktur, maupun sektor jasa sebagai basis pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, tingkat pendapatan adalah ukuran lainnya. Diantara indikatornya adalah PDB per kapita dan tingkat pertumbuhannya, yang mana mengindikasikan kemakmuran di negara tersebut dan secara tidak langsung mencerminkan potensi pajak dan basis pembayaran utang saat ini dan di masa mendatang.

Likuiditas eksternal dan posisi investasi internasional

Penilaian mencakup beberapa aspek seperti status mata uang sebuah negara dalam transaksi internasional, kemampuan perekonomian untuk menghasilkan mata uang asing dan posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan lokal. Indikatornya adalah current account balance to GDP, trade balance to GDP, Net foreign direct investment to GDP.

Kinerja dan fleksibilitas fiskal

Penilaian fiskal mencerminkan pandangan lembaga pemeringkat tentang keberlanjutan anggaran fiskal dan beban utangnya. Ukuran ini mempertimbangkan fleksibilitas fiskal, tren dan kerentanan fiskal jangka panjang, struktur utang, akses pendanaan, dan risiko potensial yang timbul dari liabilitas kontinjensi.

Beberapa indikator sovereign yang dipertimbangkan adalah change in net debt to GDP, primary balance to GDP, debt to GDP, dan Debt to revenues.

Fleksibilitas moneter

Penilaian moneter mempertimbangkan pandangan lembaga pemeringkat tentang kemampuan otoritas moneter untuk memenuhi mandatnya sambil mempertahankan ekonomi yang seimbang dan memitigasi guncangan ekonomi. Analisis mencakup penilaian rezim nilai tukar dan kredibilitas kebijakan moneter.

Rezim nilai tukar mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, untuk mengukur, kredibilitas kebijakan moneter, mereka melihat tren inflasi selama siklus ekonomi. Efektifitas mekanisme moneter terhadap ekonomi riil juga menjadi pertimbangan. Faktor lainnya adalah kedalaman dan diversifikasi sistem keuangan dan pasar modal.