Legal monopoly atau monopoli legal adalah jenis monopoli karena adanya hukum yang memungkinkannya. Dengan kata lain, pemerintah hanya mengijinkan satu perusahaan untuk beroperasi sebagai pemonopoli. Perusahaan dilindungi secara undang-undang dan diberikan akses istimewa dengan tidak mengijinkan perusahaan lain untuk masuk.
Contohnya adalah PT PLN di sektor ketenagalistrikan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan hak eksklusif untuk menawarkan layanan listrik. Sebagai gantinya, perusahaan setuju untuk memiliki kebijakan dan tarif yang diatur.
Sementara itu, paten atau hak cipta juga dianggap sumber monopoli. Yakni, hanya pemilik yang dapat mengeksploitasi paten atau hak cipta dan mencegah pihak lain dari menggunakannya.
Kelebihan dan kekuaran monopoli legal
Pemonopoli memiliki kekuatan pasar yang mutlak. Karena satu-satunya pemasok di pasar, mereka juga memiliki kekuatan absolut untuk menentukan harga dan kualitas output. Didorong oleh motif keuntungan maksimal, mereka kemungkinan besar akan melakukan hal-hal yang secara ekonomi dan sosial tidak diinginkan. Contohnya seperti menaikkan harga setinggi-tingginya, mendiskriminasi harga, memberikan kualitas yang jelek, dan lain sebagainya.
Kelebihan
Monopoli legal dianggap dapat memperbaiki kelemahan tersebut. Ini dilakukan dengan adanya intervensi pemerintah melalui peraturan. Pemerintah memaksa pemonopoli untuk bertindak demi kepentingan konsumen. Dengan begitu, konsekuensi negatif dari monopoli dapat diminimalkan.
Bagaimanapun, beberapa ekonom memandang bahwa monopoli diperlukan di beberapa industri, seperti utilitas. Biaya investasi yang tinggi membuat produksi kurang efisien jika ada dua atau lebih perusahaan. Sehingga, lebih baik hanya ada satu perusahaan. Ini dikenal dengan istilah monopoli alami.
Kelemahan
Meskipun memperbaiki sejumlah kerugian dalam monopoli, namun jenis monopoli ini juga mengandung sejumlah kelemahan. Salah satunya adalah kurangnya insentif untuk meningkatkan produk atau layanan yang ditawarkan dan potensi keterbatasan inovasi. Pemonopoli tidak perlu berinovasi atau memberikan layanan pelanggan yang luar biasa karena tidak ada pesaing di pasar.
Selain itu, intervensi pemerintah potensial untuk bermuatan politis. Dalam arti, pemerintah dapat menerbitkan aturan yang menguntungkan popularitas petahana, contohnya seperti penurunan harga listrik menjelang pemilu.
