Ekonomi normatif (normative economics) adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mencerminkan penilaian normatif tentang bagaimana seharusnya ekonomi bekerja. Ini berkaitan dengan bagaimana pembangunan ekonomi, hasil dari ekonomi, atau tujuan kebijakan publik seharusnya.
Lebih dalam tentang “Ekonomi Normatif”
Ekonomi normatif bertujuan untuk menentukan kondisi ideal terkait program, situasi, ataupun kondisi ekonomi. Pendekatan ini kita lakukan dengan menanyakan apa yang harus terjadi atau apa yang seharusnya terjadi. Oleh karena itu, pendekatan ini biasanya menyajikan analisis berbasis opini dalam hal apa yang dianggap diinginkan. Misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya dapat lebih tinggi dari 5%.
Ekonomi normatif Vs. ekonomi positif
Pendekatan normatif berlawanan dengan [[ekonomi positif]], yang bergantung pada analisis data objektif. Jika ekonomi normatif lebih mementingkan penilaian nilai dan pernyataan apa yang seharusnya, ekonomi positif mengedepankan fakta berdasarkan pernyataan sebab-akibat.
Ekonomi positif menggambarkan program, situasi, dan kondisi ekonomi sebagaimana adanya. Sedangkan, ekonomi normatif bertujuan untuk menentukan solusi. Pernyataan ekonomi normatif digunakan untuk menentukan dan merekomendasikan cara untuk mengubah kebijakan ekonomi atau untuk mempengaruhi keputusan ekonomi. Karena tidak berdasarkan fakta, ekonomi normatif tidak dapat diverifikasi atau diuji. Terakhir, pernyataan ekonomi normatif biasanya mengandung kata kunci seperti “harus” dan “seharusnya.”
Ekonomi normatif mungkin berguna dalam membangun dan menghasilkan ide-ide baru dari perspektif yang berbeda. Tetapi, itu tidak bisa menjadi satu-satunya dasar untuk membuat keputusan tentang masalah ekonomi penting, karena tidak mengambil sudut pandang objektif yang berfokus pada fakta dan sebab serta akibat.
Contoh
| Pernyataan normatif | Pernyataan positif |
| Pemerintah harus memotong pajak menjadi dua untuk meningkatkan tingkat pendapatan yang dapat dibuang. | Berdasarkan data masa lalu, pemotongan pajak besar akan membantu banyak orang, tetapi kendala anggaran pemerintah membuat pilihan itu tidak mungkin. |
| Buruh harus menerima bagian lebih besar dari keuntungan kapitalis | Rata-rata, sekitar 30% dari keuntungan perusahaan, dinikmati oleh pemilik modal dalam bentuk dividen. |
| Down-payment harus turun agar banyak masyarakat yang membeli mobil | Jika pemerintah menurunkan down payment, ini akan menyebabkan peningkatan penjualan mobil. |
| Polusi adalah masalah ekonomi paling serius | Sekitar 30% polusi di Indonesia dihasilkan dari pabrik |
| Pemerintah Provinsi Jakarta harus meningkatkan upah minimum menjadi Rp3.000.000 untuk mengurangi kemiskinan. | Ada sekitar 2 juta penduduk Jakarta yang masih dibayar dengan upah di bawah Rp3.000.000 |
