• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

Cerdasco

Pengetahuan Lebih Baik. Wawasan Lebih Tajam

  • Manajemen
  • Ekonomi
  • Keuangan
Blog

Jeda Kebijakan

Oleh Ahmad Nasrudin · Diupdate pada July 19, 2019

Jeda Kebijakan

Policy lags atau jeda kebijakan adalah rentang waktu yang terlibat dalam pengambilan kebijakan ekonomi, yakni waktu antara deteksi masalah ekonomi, implementasi solusi, dan realisasi hasil dalam perekonomian. Perubahan kebijakan ekonomi biasanya membutuhkan jeda waktu untuk mempengaruhi perekonomian. Disebut juga dengan lag kebijakan.

Contoh kasus jeda kebijakan

Jeda waktu membuat kebijakan ekonomi tidak efektif karena bisa saja, kondisi perekonomian telah berubah dari apa yang diasumsikan oleh pemerintah pada waktu membuat kebijakan korektif.

Misalnya, ketika ada pertumbuhan ekonomi lemah, pemerintah tidak serta merta akan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan agregat. Perlu waktu untuk implementasi tersebut.

Pemerintah perlu memutuskan pajak mana yang harus diturunkan dan berapa persentase penurunannya. Ketika keputusan telah didapatkan, pemerintah perlu merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan membahasnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jika DPR setuju, APBN dieksekusi. Tetapi, ketika eksekusi dilakukan, pertumbuhan ekonomi mungkin telah menguat dan kebijakan tersebut sudah tidak relevan lagi.

Karena APBN dirancang setahun sekali dan perubahannya mungkin hanya sekali dalam satu tahun, kebijakan mungkin tidak akan efektif untuk indikator-indikator yang lebih berjangka pendek seperti inflasi dan nilai tukar. Oleh karena itu, untuk indikator-indikator tersebut seringkali diatasi dengan perubahan kebijakan moneter daripada kebijakan fiskal karena jeda kebijakannya lebih singkat.

Jenis lag kebijakan

Ada empat jenis utama lag kebijakan: 

  • Jeda pengakuan (recognition lag)
  • Jeda keputusan (decision lag)
  • Jeda implementasi (implementation lag)
  • Jeda efektivitas (effectiveness lag)

Jeda pengakuan adalah waktu yang diperlukan otoritas fiskal atau moneter untuk mengenali masalah dalam perekonomian. Jeda ini terjadi terutama karena perlu waktu untuk mengumpulkan dan melaporkan data ekonomi. 

Jeda keputusan adalah waktu yang diperlukan bagi otoritas fiskal atau moneter untuk membuat keputusan mengenai cara terbaik untuk menangani masalah ekonomi. Misalnya, setelah mengidentifikasi instrumen kebijakan yang tepat, pemerintah perlu menggodoknya dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Jeda implementasi adalah waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikan keputusan kebijakan fiskal dan moneter. Misalnya, dalam contoh diatas, merubah peraturan pajak.

Jeda efektivitas adalah waktu yang diperlukan agar transmisi kebijakan moneter dan fiskal efektif. Misalnya, ketika bank sentral menurunkan suku bunga, itu tidak serta merta langsung berpengaruh terhadap perekonomian. Ada transmisi yang perlu dilalui, terutama, transmisi melalui suku bunga bank. Jadi, ketika bank Indonesia menurunkan suku bunga, bank memerlukan waktu untuk menurunkan suku bunganya.

Secara empiris, kebijakan moneter mampu mempengaruhi inflasi dan stabilitas sistem keuangan dengan lag masing-masing sebesar 18 dan 10 bulan.

Bagikan

Related

  • Kebijakan Fiskal Diskresioner: Cara Kerja, Jenis, Efek
  • Kebijakan Fiskal Diskresioner Cara Kerja, Jenis, Efek
  • Bagaimana Pemerintah Berperan di Dalam Perekonomian?
  • Bagaimana Pemerintah Berperan di Dalam Perekonomian
  • Utang Nasional: Apa itu dan Apa Implikasinya?
  • Utang Nasional Apa itu dan Apa Implikasinya
  • Anggaran Pemerintah: Komponen, Jenis dan Kebijakan Fiskal
  • Anggaran Pemerintah Komponen, Jenis dan Kebijakan Fiskal
  • Tingkat Inflasi: Cara Menghitung, Jenis, Efek Kebijakan Ekonomi
  • Tingkat Inflasi Cara Menghitung, Jenis, Efek Kebijakan Ekonomi
  • Sekolah Pemikiran Monetaris: Ide Dasar dan Konsep Kebijakan Ekonomi
  • Sekolah Pemikiran Monetaris Ide Dasar dan Konsep Kebijakan Ekonomi
Utang Nasional Apa itu dan Apa Implikasinya

Utang Nasional: Apa itu dan Apa Implikasinya?

Apa itu: Utang nasional (national debt) adalah uang yang terutang oleh pemerintah kepada krediturnya. Pemerintah berutang untuk menutup defisit anggaran,

Kebijakan Fiskal Diskresioner Cara Kerja, Jenis, Efek

Kebijakan Fiskal Diskresioner: Cara Kerja, Jenis, Efek

Apa itu: Kebijakan fiskal diskresioner (discretionary fiscal policy) adalah kebijakan pemerintah yang disengaja untuk mempengaruhi perekonomian dengan

Pajak Yang Diinduksi Contoh, Cara Kerja, Efek Terhadap Perekonomian

Pajak Yang Diinduksi: Contoh, Cara Kerja, Efek Terhadap Perekonomian

Apa itu: Pajak yang diinduksi (induced tax) adalah tipe pajak di mana kenaikan dan penurunan tarifnya tergantung pada kemampuan wajib pajak. Sehingga,

Advertisement
Utang Nasional Apa itu dan Apa Implikasinya

Utang Nasional: Apa itu dan Apa Implikasinya?

Apa itu: Utang nasional (national debt) adalah uang yang terutang oleh pemerintah kepada krediturnya. Pemerintah berutang untuk menutup defisit anggaran,

Kebijakan Fiskal Diskresioner Cara Kerja, Jenis, Efek

Kebijakan Fiskal Diskresioner: Cara Kerja, Jenis, Efek

Apa itu: Kebijakan fiskal diskresioner (discretionary fiscal policy) adalah kebijakan pemerintah yang disengaja untuk mempengaruhi perekonomian dengan

Pajak Yang Diinduksi Contoh, Cara Kerja, Efek Terhadap Perekonomian

Pajak Yang Diinduksi: Contoh, Cara Kerja, Efek Terhadap Perekonomian

Apa itu: Pajak yang diinduksi (induced tax) adalah tipe pajak di mana kenaikan dan penurunan tarifnya tergantung pada kemampuan wajib pajak. Sehingga,

Footer

CARI

POPULER

  • Strategi Penetapan Harga: Jenis, Faktor yang Perlu Dipertimbangkan
  • Permintaan Agregat: Definisi, Alasan Miring, Determinan
  • Kurva Permintaan Agregat: Concept, Alasan Miring ke Bawah, dan Faktor yang Mempengaruhi
  • Weighted Average Cost of Capital (WACC): Formula, Cara Menghitungnya
  • Penilaian 360 Derajat: Kelebihan dan Kelemahan

TOPIK

Analisis Keuangan Ekonomi Internasional Makroekonomi Mikroekonomi Motivasi Organisasi Bisnis Pemasaran Permintaan Produk Rasio Keuangan Sektor Ekonomi Strategi Struktur Organisasi

Copyright © 2022 · Tentang Kami  · Kebijakan Privasi dan Disclaimer  ·  Ketentuan Penggunaan  ·  Kebijakan Komentar  ·  Kontak Kami