Policy lags atau jeda kebijakan adalah rentang waktu yang terlibat dalam pengambilan kebijakan ekonomi, yakni waktu antara deteksi masalah ekonomi, implementasi solusi, dan realisasi hasil dalam perekonomian. Perubahan kebijakan ekonomi biasanya membutuhkan jeda waktu untuk mempengaruhi perekonomian. Disebut juga dengan lag kebijakan.
Contoh kasus jeda kebijakan
Jeda waktu membuat kebijakan ekonomi tidak efektif karena bisa saja, kondisi perekonomian telah berubah dari apa yang diasumsikan oleh pemerintah pada waktu membuat kebijakan korektif.
Misalnya, ketika ada pertumbuhan ekonomi lemah, pemerintah tidak serta merta akan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan agregat. Perlu waktu untuk implementasi tersebut.
Pemerintah perlu memutuskan pajak mana yang harus diturunkan dan berapa persentase penurunannya. Ketika keputusan telah didapatkan, pemerintah perlu merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan membahasnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Jika DPR setuju, APBN dieksekusi. Tetapi, ketika eksekusi dilakukan, pertumbuhan ekonomi mungkin telah menguat dan kebijakan tersebut sudah tidak relevan lagi.
Karena APBN dirancang setahun sekali dan perubahannya mungkin hanya sekali dalam satu tahun, kebijakan mungkin tidak akan efektif untuk indikator-indikator yang lebih berjangka pendek seperti inflasi dan nilai tukar. Oleh karena itu, untuk indikator-indikator tersebut seringkali diatasi dengan perubahan kebijakan moneter daripada kebijakan fiskal karena jeda kebijakannya lebih singkat.
Jenis lag kebijakan
Ada empat jenis utama lag kebijakan:
- Jeda pengakuan (recognition lag)
- Jeda keputusan (decision lag)
- Jeda implementasi (implementation lag)
- Jeda efektivitas (effectiveness lag)
Jeda pengakuan adalah waktu yang diperlukan otoritas fiskal atau moneter untuk mengenali masalah dalam perekonomian. Jeda ini terjadi terutama karena perlu waktu untuk mengumpulkan dan melaporkan data ekonomi.
Jeda keputusan adalah waktu yang diperlukan bagi otoritas fiskal atau moneter untuk membuat keputusan mengenai cara terbaik untuk menangani masalah ekonomi. Misalnya, setelah mengidentifikasi instrumen kebijakan yang tepat, pemerintah perlu menggodoknya dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan.
Jeda implementasi adalah waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikan keputusan kebijakan fiskal dan moneter. Misalnya, dalam contoh diatas, merubah peraturan pajak.
Jeda efektivitas adalah waktu yang diperlukan agar transmisi kebijakan moneter dan fiskal efektif. Misalnya, ketika bank sentral menurunkan suku bunga, itu tidak serta merta langsung berpengaruh terhadap perekonomian. Ada transmisi yang perlu dilalui, terutama, transmisi melalui suku bunga bank. Jadi, ketika bank Indonesia menurunkan suku bunga, bank memerlukan waktu untuk menurunkan suku bunganya.
Secara empiris, kebijakan moneter mampu mempengaruhi inflasi dan stabilitas sistem keuangan dengan lag masing-masing sebesar 18 dan 10 bulan.
