Apa itu: Konflik pemangku kepentingan (stakeholder conflict) adalah kondisi di mana pemangku kepentingan yang berbeda memiliki tujuan yang tidak sesuai. Hal ini menimbulkan “masalah” bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilannya.
Konflik menuntut perusahaan untuk secara efektif mengelola kepentingan pemangku kepentingan. Tidak semua pemangku kepentingan strategis bagi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan harus mengidentifikasi mana yang harus diprioritaskan. Dengan menempatkan prioritas dan menanganinya secara adil, perusahaan meminimalkan dampak negatifnya terhadap perusahaan. Kemudian, pada akhirnya mendukung hubungan baik dengan mereka dan kesuksesan perusahaan jangka panjang.
Alasan konflik antar pemangku kepentingan
Contoh pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan adalah pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, investor saham, masyarakat lokal, dan pemerintah. Yang mana merupakan pemangku kepentingan utama? Itu tergantung pada model bisnis dan industri di mana perusahaan beroperasi. Namun yang pasti, mereka memiliki kepentingan yang berbeda terhadap perusahaan, misalnya:
- Pemegang saham tertarik dengan dividen. Mereka juga berpotensi memperoleh capital gain dengan berinvestasi di perusahaan. Mereka ingin perusahaan terus tumbuh dan menghasilkan lebih banyak keuntungan, secara positif mempengaruhi dividen yang dibagikan dan keuntungan modal.
- Karyawan dan manajemen tertarik dengan gaji dan tunjangan yang tinggi. Selain itu, mereka juga tertarik dengan lingkungan kerja yang sehat, jenjang karir yang menjanjikan, serta program pelatihan dan pengembangan yang memadai. Mereka mempengaruhi perusahaan dengan kinerja mereka. Dan, bagi manajemen, keputusan yang mereka buat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan perusahaan.
- Pelanggan memiliki kepentingan dalam produk perusahaan, layanan pelanggan, dan perlindungan privasi. Mereka ingin perusahaan menawarkan produk yang berkualitas tetapi murah. Aspek lain adalah etika bisnis, yang semakin populer dan perhatian akhir-akhir ini. Mereka suka ketika perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, bukan hanya untuk keuntungan.
- Pemasok memiliki kepentingan dalam pembelian input oleh perusahaan. Mereka ingin perusahaan membayar tepat waktu, terus memesan dari mereka, dan membeli dalam jumlah besar. Mereka tidak suka ketika perusahaan beralih ke pemasok lain, mengurangi pendapatan mereka.
- Pemerintah berkepentingan agar perusahaan membayar pajak tepat waktu dan mematuhi peraturan. Pemerintah juga mewajibkan perusahaan untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, menahan diri dari perilaku anti persaingan, dan menerapkan praktik ketenagakerjaan yang adil. Ketertarikan lainnya adalah pekerjaan, dan pendapatan yang diciptakan bisnis dalam perekonomian.
- Kreditur ingin perusahaan membayar pokok dan bunga tepat waktu. Mereka tidak ingin perusahaan gagal membayar utangnya. Oleh karena itu, mereka memperhatikan aspek-aspek seperti likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Peringkat kredit adalah indikator lain yang harus dilihat untuk menentukan tingkat default. Jika kemampuan membayar perusahaan baik, mereka juga ingin menandatangani kontrak baru untuk pinjaman.
- Masyarakat setempat prihatin dengan lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh perusahaan. Mereka ingin perusahaan merekrut tenaga kerja lokal. Di sisi lain, mereka juga ingin agar perusahaan menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, tidak menimbulkan eksternalitas negatif, dan mendukung program masyarakat setempat.
Setiap pemangku kepentingan berusaha untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Mereka ingin memastikan kepentingan mereka terpenuhi, dan tujuan mereka tercapai. Namun, bagi perusahaan, memenuhi semua keinginan mereka adalah hal yang mustahil. Mereka sering kali harus membuat prioritas; kepentingan mana yang harus didahulukan?
Contoh konflik pemangku kepentingan
Konflik sering muncul karena pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda dan seringkali bertentangan. Hal tersebut seringkali membuat perusahaan menghadapi dilema ketika mengambil keputusan. Mereka harus memprioritaskan dan membuat pilihan yang mungkin tidak disukai oleh beberapa pemangku kepentingan. Berikut ini kami sajikan beberapa contohnya.
Upah yang lebih tinggi vs. Dividen yang lebih tinggi. Para pemegang saham pada umumnya menginginkan keuntungan perusahaan meningkat karena mempengaruhi deviden dan capital gain. Jadi, mereka enggan melihat bisnis membayar upah tinggi kepada karyawan.
Pendapatan jangka pendek yang lebih tinggi vs. Ekspansi bisnis. Ekspansi meningkatkan ukuran bisnis dan skala operasi perusahaan. Ini menciptakan lapangan kerja baru, dan tentu saja, masyarakat dan pemerintah setempat menyukainya.
- Namun, ekspansi membawa keuntungan jangka pendek yang lebih rendah, dan pemegang saham dengan cakrawala investasi jangka pendek mungkin tidak menyukainya. Perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak untuk membeli barang modal seperti mesin dan peralatan atau membangun pabrik baru. Itu semua menghasilkan keuntungan yang lebih sedikit dan, karenanya, dividen yang lebih rendah.
Efisiensi vs. Kehilangan pekerjaan. Di masa-masa sulit seperti resesi, perusahaan harus lebih hemat dan mengambil langkah-langkah efisiensi. Dengan demikian, mereka tetap bisa beroperasi dengan sehat. Salah satu pilihannya adalah mengurangi PHK. Namun, itu mungkin pilihan yang disukai oleh pemegang saham dan manajemen tetapi tidak oleh staf.
Produk berkualitas dan murah vs. Keuntungan yang lebih sedikit. Pelanggan menginginkan produk yang lebih berkualitas tetapi lebih murah. Tapi, itu berarti biaya yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih rendah bagi perusahaan, sebuah pilihan yang tidak diinginkan oleh pemegang saham dan manajemen.
Relokasi bisnis asing vs. Pekerjaan domestik. Misalnya, perusahaan memutuskan untuk merelokasi fasilitas produksi ke luar negeri untuk meningkatkan efisiensi. Pilihan ini menguntungkan pemilik karena keuntungan perusahaan meningkat. Tapi, itu bertentangan dengan kepentingan staf yang ada yang akan kehilangan pekerjaan. Pemerintah dan masyarakat lokal juga tidak menyukainya karena mengurangi kesempatan kerja di perekonomian domestik.
Menyelesaikan konflik pemangku kepentingan
Solusi untuk menangani konflik pemangku kepentingan dapat sangat bervariasi antar bisnis. Untuk mencapai solusi yang optimal, mereka harus melakukan analisis pemangku kepentingan dengan:
- Membuat daftar siapa pemangku kepentingan mereka,
- Identifikasi kepentingan mereka dan nilai daya tawar mereka, dan
- Tentukan seberapa signifikan mereka mempengaruhi perusahaan.
Setelah diidentifikasi, perusahaan membuat prioritas dan menentukan solusi untuk menghadapinya. Berikut ini adalah contoh solusi untuk menangani konflik pemangku kepentingan:
- Arbitrase menyelesaikan perselisihan industrial antara manajemen dan karyawan dengan menghadirkan pihak ketiga yang independen (arbiter) untuk membuat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.
- Skema bagi hasil mendistribusikan sebagian dari keuntungan kepada karyawan dan manajemen, berpotensi untuk meredakan ketegangan mereka dengan pemegang saham.
- Skema kepemilikan saham memiliki tujuan yang sama dengan skema bagi hasil tetapi memungkinkan karyawan dan manajemen untuk memiliki saham di perusahaan.
- Partisipasi karyawan meningkatkan komunikasi, pengambilan keputusan, dan sistem motivasi untuk mengurangi potensi konflik antara karyawan dan manajer.
