Faktor Politik: Contoh dan Pengaruh Ke Bisnis

Lingkungan politik dapat berubah secara dramatis. Misalnya, pada 2018, Presiden Donald Trump melakukan perang dagang dengan Cina. Dia menetapkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya pada produk China. Dia menyalahkan praktik perdagangan tidak adil oleh China dan menganggapnya bertanggung jawab atas peningkatan defisit perdagangan AS.

Pemerintahan Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan  tarif lebih dari $550 miliar atas produk China. Pemerintah China tidak tinggal diam. Mereka kemudian juga membalasnya dengan mengenakan  tarif lebih dari $185 miliar barang AS. Akhirnya, kejutan kebijakan internasional telah menimbulkan kecemasan dalam perekonomian global. 

Contoh di atas menunjukkan bagaimana perubahan dalam lingkungan politik, dalam hal ini transisi dari pemerintahan Obama ke Trump, memunculkan perubahan dalam kebijakan internasional. Perubahan tersebut tentu mempengaruhi bisnis, terutama importir yang selama ini membeli dari pasar China dan sebaliknya.  

Apa itu faktor politik?

Faktor politik (political factors) mengacu pada lingkungan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah atau urusan publik. Pemerintah, di sini, memiliki arti luas. Itu dapat merujuk kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah, atau lembaga pemerintah independen seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga yudikatif dan legislatif adalah bagian lainnya. 

Dalam beberapa kasus, lembaga transnasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia, IMF, dan Bank Dunia juga termasuk dalam kategori ini. Dalam arti yang lebih luas, faktor politik juga merujuk mereka yang memiliki kewenangan untuk meluncurkan kebijakan dan peraturan.

Tapi, dalam artikel kali lini, mari kita sempitkan definisinya. Faktor politik merujuk pada yang berkaitan dengan sistem dan urusan pemerintahan atau urusan publik.

Faktor politik tidak hanya tentang peraturan atau kebijakan yang diambil. Tapi, itu juga tentang stabilitas sistem, yang mana terkait dengan aspek seperti transisi kepemimpinan, birokrasi, dan korupsi. Misalnya, pemilu menjadi cara resmi untuk memilih presiden baru. Tapi, sistem politik yang tidak stabil mungkin memunculkan kudeta.

Politik yang tidak stabil juga bisa transisi pemerintahan berlangsung pendek. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian tinggi terhadap aspek seperti penegakan  hukum dan kebijakan  yang diambil.

Ambil contoh lain. Ketika Bank Sentral berganti ketua, itu bisa mengarah pada perubahan stance kebijakan moneter. Dampaknya bisa signifikan terhadap bisnis karena mempengaruhi suku bunga, ketersediaan kredit, permintaan konsumen, dan pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana faktor politik mempengaruhi bisnis

Perubahan iklim politik dapat membawa dampak yang signifikan terhadap bisnis. Mereka bisa membawa peluang ataupun risiko. 

Perubahan dalam lingkungan politik dapat membahayakan strategi perusahaan. Perang, kekacauan politik, dan korupsi adalah contohnya. 

Beberapa yang lain memiliki efek menguntungkan. Misalnya, privatisasi membuka peluang bagi bisnis swasta untuk berpartisipasi di sektor-sektor strategis dan menguntungkan.  

Contoh lainnya adalah penegakan hukum yang ketat untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi semua orang dari tindakan ilegal.

Contoh faktor politik

Variabel apa saja yang perlu kita cermati ketika menganalisis faktor-faktor politik? Berikut adalah beberapa rinciannya:

• Stabilitas sistem politik
• Political program
• Perubahan kepemimpinan
• Komitmen penegakan hukum
• Korupsi
• Peraturan dan kebijakan
• Birokrasi
• Kebebasan pers
• Privatisasi atau nasionalisasi
• Deregulasi

Kepentingan pemerintah

Pemerintah memiliki minat dalam kegiatan ekonomi. Di satu sisi, pemerintah ingin bisnis berkinerja baik karena berkontribusi terhadap pendapatan pajak, lapangan kerja dan pendapatan rumah tangga. Pemerintah juga mendorong bisnis untuk berinovasi.

Di sisi lain, pemeringah mengingkan bissnis menjalankan praktik persaingan yang adill dan sehat. Operasi mereka seharusnya ramah lingkungan. Mereka juga harus bertanggung jawab secara sosial, misalnya melalui perlindungan konsumen.

Jadi, pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi mencapai pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Itu tidak hanya terkait dengan peningkatan output. Tapi, itu juga terkait dengan kemakmuran, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi bagi generasi berikutnya.

Pemerintah meluncurkan peraturan dan kebijakan untuk mencapai beberapa sasaran terkait dengan:

• Pertumbuhan ekonomi yang kuat
• Inflasi rendah dan stabil
• Lapangan kerja penuh
• Ekuilibrium dalam neraca pembayaran
• Distribusi pendapatan

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, pemerintah menegakkan dan menciptakan kerangka kerja di mana bisnis dapat dilakukan. Pemerintah menyediakan infrastruktur, baik fisik dan non-fisik seperti transportasi dan fasilitas publik, fasilitas pendidikan, program kesejahteraan, dan penegakan hukum. Pemerintah juga mengambil beberapa kebijakan dan peraturan yang mengatur bisnis.

Perubahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah

Perubahan kebijakan dan peraturan memiliki paparan signifikan terhadap bisnis. Mari kita bahas beberapa contohnya.

Undang-undang anti monopoli atau persaingan mengatur perusahaan bisnis. Itu bertujuan untuk mempromosikan persaingan yang adil dan sehat dan menghindari praktek anti persaingan seperti:

• Kartel
• Dumping
• Kolusi
• Price fixing
• Diskriminasi harga
• Penetapan harga predator

Praktik-praktik tersebut merugikan konsumen karena perusahaan berusaha untuk menyalahgunakan kekuasaan pacar untuk memaksimalkan keuntungan mereka.

Peraturan perburuhan mengatur hubungan pekerja-pengusaha. Peraturan tersebut bisa terkait dengan upah minimum, praktik diskriminatif, persyaratan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, dan pemecatan.

Undang-undang perlindungan data mengatur tentang data pribadi. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi privasi dan konsumen dari tindakan untuk menyalahgunakan informasi atau data pribadi mereka.

Hukum lingkungan mengatur bagaimana bisnis harus beroperasi ramah lingkungan. Itu bertujuan untuk memastikan aktivitas bisnis dilakukan secara bertanggung jawab secara lingkungan sehingga berkontribusi bagi kesinambungan di masa depan.

Kebijakan pajak (tarif dan insentif pajak) mengatur pungutan wajib terhadap perorangan atau entitas. Itu bisa menyangkut pajak nilai tambah, pajak penjualan, atau pajak pendapatan, yang mana berdampak langsung pada harga atau keuntungan.

Kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota impor, dan prosedur administrasi yang terkait dengan ekspor-impor. Misalnya, kenaikan tarif impor mengurangi persaingan dari produk asing karena mereka menjadi lebih mahal ketika tiba di pasar domestik.

Undang-undang kekayaan intelektual mengatur aspek seperti hak cipta, paten, dan perlindungan kekayaan intelektual lainnya. Itu bertujuan untuk mencegah pihak lain mengambil keuntungan menyalahgunakan kekayaan intelektual pemilik. Penegakannya penting untuk merangsang orang berani untuk berinovasi.

Kebijakan subsidi, baik bisnis maupun perorangan, adalah contoh lainnya. Misalnya, subsidi ekspor memungkinkan produk dalam negeri lebih kompetitif ketika dijual di luar negeri.

Kebijakan tata kelola perusahaan untuk memastikan perusahaan beroperasi secara transparan dan etis. Itu bertujuan untuk mempromosikan praktik bisnis yang etis dengan mendorong perusahaan untuk menerapkan prosedur dan kebijakan untuk menjaga agar bisnis tetap pada jalurnya dan beroperasi secara efisien.

Bagaimana bisnis mengoptimalkan peluang dan meminimalkan ancaman dari lingkungan politik

Perusahaan mengembangkan strategi untuk menangani eksposur terhadap faktor politik untuk mengurangi risiko dan mengoptimalkan peluang. Misalnya, beberapa perusahaan besar mungkin memiliki pelobi mereka sendiri. 

Beberapa perusahaan besar memainkan permainan politik dan mencurahkan sumber daya yang sangat besar untuk politik. Misalnya, mereka menyumbang untuk membantu memilih kandidat tertentu. Tujuan mereka adalah untuk mempengaruhi keputusan pemerintah yang penting bagi bisnis mereka.  

Mereka biasanya beroperasi secara privat, melalui negosiasi yang tenang dengan para politisi dan tidak terekspos ke publik. Atau mereka melakukannya melalui asosiasi dagang. Asosiasi biasanya memiliki pengeluaran advokasi legislatif dan eksekutif yang signifikan untuk lobi.

Kemudian, bisnis juga dapat terlibat dalam lobi tidak langsung. Misalnya, mereka mengumpulkan karyawan mereka sendiri, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum untuk menyuarakan isu-isu strategis kepada para pembuat kebijakan. Dalam membangun opini, bisnis bisa mengandalkan saluran seperti kampanye media atau bahkan demonstrasi.

• Faktor Teknologi. Apa Itu? Contoh dan Dampak Ke Bisnis
• Lingkungan Ekonomi: Definisi, Contoh Variabel
• Faktor Sosial Budaya: Contoh dan Bagaimana Dampaknya Terhadap Bisnis