Lingkungan Politik: Definisi, Contoh, Dampak Ke Bisnis

Lingkungan politik (political environment) dapat berubah secara dramatis. Misalnya, pada 2018, Presiden Donald Trump melakukan perang dagang dengan Cina. Dia menetapkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya pada produk China. Dia berpandangan bahwa praktik perdagangan tidak adil oleh Tiongkok bertanggung jawab atas peningkatan defisit perdagangan AS, pencurian kekayaan intelektual, dan transfer teknologi Amerika secara paksa.

Definisi lingkungan politik

Lingkungan politik mengacu pada faktor-faktor di luar perusahaan, yang berkaitan dengan pemerintah atau urusan publik suatu negara, yang memengaruhi perusahaan. Pemerintah, di sini, memiliki arti luas. Itu dapat merujuk kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah, lembaga pemerintah independen seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam beberapa kasus, lembaga transnasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia, IMF, dan Bank Dunia juga termasuk dalam kategori ini. Dalam arti yang lebih luas, istilah ini juga mencakup berbagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk meluncurkan kebijakan dan peraturan.

Dampak lingkungan politik terhadap bisnis dan contoh-contohnya

Perubahan iklim politik dapat membawa risiko yang signifikan. Mereka dapat membahayakan strategi perusahaan. Perang, kekacauan politik, dan korupsi adalah contohnya. Beberapa yang lain juga memiliki efek menguntungkan seperti privatisasi dan penegakan hukum yang ketat.

Berikut ini saya buat daftar variabel penting dari lingkungan politik:

• Peraturan dan kebijakan
• Birokrasi
• Stabilitas sistem politik, termasuk perubahan kepemimpinan
• Komitmen untuk menegakkan aturan, seperti kepemilikan atau hak kontraktual
• Korupsi
• Kebebasan pers
• Privatisasi atau nasionalisasi
• Deregulasi

Pemerintah memiliki minat dalam kegiatan ekonomi. Mereka meluncurkan peraturan dan kebijakan untuk mencapai tujuan seperti:

• Pertumbuhan ekonomi yang kuat
• Inflasi rendah dan stabil
• Lapangan kerja penuh
• Neraca pembayaran seimbang
• Distribusi pendapatan

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah menegakkan dan menciptakan kerangka kerja di mana bisnis dapat dilakukan. Mereka menyediakan infrastruktur, baik fisik dan non-fisik seperti transportasi dan fasilitas publik, fasilitas pendidikan, program kesejahteraan, dan penegakan hukum. Mereka juga mengambil beberapa kebijakan dan peraturan yang mengatur bisnis.

Perubahan kebijakan dan peraturan memiliki paparan signifikan terhadap bisnis. Sebagai contoh:

• Aturan anti monopoli atau persaingan mengatur perusahaan bisnis dan mempromosikan persaingan untuk kepentingan konsumen.
• Peraturan perburuhan mengatur hubungan pekerja-pengusaha. Mereka dapat terdiri dari upah minimum, praktik diskriminatif, persyaratan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, dan pemecatan.
• Undang-undang perlindungan data yang mengatur pengelolaan informasi pribadi.
• Hukum lingkungan mencakup aspek hukum tentang bagaimana bisnis harus beroperasi ramah lingkungan.
• Kebijakan pajak (tarif dan insentif pajak) mengatur pungutan wajib terhadap perorangan atau entitas oleh pemerintah.
• Kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota impor, dan prosedur administrasi yang terkait dengan ekspor-impor.
• Undang-undang kekayaan intelektual mengatur perlindungan hak cipta, paten, dan perlindungan kekayaan intelektual lainnya.
• Kebijakan subsidi, baik bisnis maupun perorangan, seperti subsidi ekspor dan subsidi pendidikan.
• Kebijakan tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara transparan dan etis untuk mempromosikan praktik bisnis yang etis.

Bagaimana bisnis meminimalkan ancaman dari lingkungan politik

Dalam beberapa kasus, perusahaan mengembangkan strategi politik untuk mengurangi risiko dan menciptakan peluang. Beberapa perusahaan besar mungkin memiliki pelobi mereka sendiri, atau mereka melakukannya melalui asosiasi dagang.

Mereka memainkan permainan politik dan mencurahkan sumber daya yang sangat besar untuk politik untuk mempengaruhi keputusan pemerintah yang penting bagi bisnis mereka. Mereka beroperasi secara pribadi, melalui negosiasi yang tenang dengan para politisi.

Bisnis juga dapat terlibat dalam lobi tidak langsung. Mereka mengumpulkan karyawan mereka sendiri, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum untuk menyuarakan isu-isu strategis kepada para pembuat kebijakan. Dalam membangun opini, bisnis dapat mengelola melalui kampanye media atau bahkan demonstrasi.