Contents
Pemerintahan adalah sebuah sistem untuk mengatur dan mengendalikan suatu negara. Itu mencakup lembaga, organisasi pemerintahan dan orang-orang mereka. Mereka menjalankan suatu negara dan membuat keputusan di tingkat nasional maupun daerah.
Organisasi yang setara seperti bank sentral dan mahkamah agung juga adalah bagian dari pemerintahan dalam definisi yang luas. Meski tidak di bawah lembaga eksekutif (secara politik independen), mereka berperan penting dalam mempengaruhi perekonomian dan lingkungan bisnis.
Pemerintah menjalankan negara untuk kepentingan pubik. Mereka berusaha menjadikan penduduk lebih sejahtera melalui sejumlah sasaran seperti:
- Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
- Inflasi yang rendah dan stabil
- Tingkat pengangguran rendah
- Ekuilibrium neraca pembayaran
- Iklim persaingan dan investasi yang mendukung
- Praktik bisnis yang ramah lingkungan dan sosial
- Akses pendidikan dan kesehatan yang setara
- Penurunan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan
Pemerintah mempengaruhi bisnis melalui hukum atau peraturan yang dibuat. Mereka juga mengumpulkan pajak dari bisnis, dari keuntungan atau produk-produk mereka. Selain itu, mereka juga mempengaruhi bisnis melalui kebijakan yang diambil seperti perubahan suku bunga, tarif pajak, belanja infrastruktur, atau kebijakan perdagangan.
Mengapa pemerintah menjadi pemangku kepentingan bagi bisnis?
Bisnis memiliki beberapa pemangku eksternal. Mereka termasuk pelanggan, pemasok, investor dan pemegang saham, komunitas lokal, masyarakat umum, dan pemerintah.
Pemerintah adalah pemangku kepentingan yang signifikan untuk organisasi bisnis mana pun. Mereka membuat kerangka hukum bagi bisnis dan area seperti perizinan usaha, ketenagakerjaan, persaingan, lingkungan, privasi dan proteksi konsumen. Selain itu, pemerintah juga memungut pajak dan mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan ekonomi mereka, yang mana pada akhirnya mempengaruhi bisnis.
Kemudian, pemerintah juga seringkali mendorong bisnis untuk berinvestasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Mereka mengenalkan undang-undang untuk untuk melakukan hal ini.
Tapi, terkadang, beberapa aturan atau kebijakan mungkin tidak ramah bisnis. Contohnya adalah upah minimum. Ini karena pemerintah tidak hanya harus memperhatikan kepentingan bisnis saja. Melainkan, mereka bekerja untuk kepentingan publik dan masyarakat luas.
Apa kepentingan pemerintah sebagai pemangku kepentingan?
Pemerintah memiliki kepentingan dalam bisnis untuk mendorong kemakmuran perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mereka ingin bisnis berjalan dengan baik dan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam operasi mereka.
Apa saja yang menjadi kepentingan pemerintah di dalam bisnis? Berikut adalah contoh-contohnya:
- Membayar pajak, seperti pajak keuntungan perusahaan
- Menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyakat
- Menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat
- Berinvestasi dan meningkatkan output
Selain aspek di atas, pemerintah juga berkepentingan terhadap bisnis untuk menciptakan kemakmuran dalam jangka panjang. Mereka ingin bisnis untuk:
- Mempromosikan praktik persaingan yang sehat
- Berinovasi untuk meningkatkan kualitas output
- Mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan
- Menjalankan praktik ketenagakerjaan yang baik
- Melakukan perlindungan terhadap konsumen dan privasi mereka
Bagaimana pemerintah mempengaruhi bisnis?
Pemerintah mempengaruhi bisnis melalui undang-undang atau peraturan yang dibuat. Selain itu, mereka juga mengenalkan kebijakan seperti kebijakan fiskal, moneter, aliran modal dan perdagangan internasional.
Kemudian, pemerintah juga mengatur aspek seperti persaingan dan praktik ketenagakerjaan, yang mana berdampak langsung bagi bisnis.
Faktor politik juga membentuk lingkungan eksternal bagi bisnis. Itu melibatkan keputusan dan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Sistem politik dan pemerintahan juga berdampak pada stabilitas politik, yang mana juga mempengaruhi bisnis. Ketidakstabilan politik menciptakan ketidakpastian yang tinggi bagi bisnis karena berdampak pada ketidakpastian tentang hukum, peraturan dan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah.
Undang-undang dan peraturan
Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan dan undang-undang untuk mengatur beberapa area seperti:
- Perburuhan dan ketenagakerjaan
- Lingkungan hidup
- Privasi dan perlindungan konsumen
- Keselamatan dan kesehatan kerja
- Persaingan bisnis
- Pemasaran dan periklanan
Peraturan semacam itu bertujuan untuk melindungi para stakeholder bisnis seperti karyawan dan konsumen. Selain itu, mereka juga menjadi kerangka untuk bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Sehingga, mereka tidak seenak hati mengejar keuntungan maksimal dengan mengorbankan publik.
Misalnya adalah terkait persaingan. Pemerintah meluncurkan peraturan anti monopoli untuk mempromosikan persaingan yang sehat di pasar. Persaingan yang sehat penting untuk melindungi konsumen dan mendorong bisnis untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas pada harga wajar.
Sebaiknya, persaingan tidak sehat bisa merugikan publik. Misalnya, sebuah perusahaan memonopoli produk. Karena menjadi produsen satu-satunya, perusahaan tersebut bisa menyalahgunakan kekuatan pasarnya untuk menetapkan harga tinggi dan menurunkan kualitas untuk memaksimalkan keuntungan.
Dalam kasus lain, persaingan tidak sehat mungkin melibatkan kolusi. Beberapa perusahaan membentuk sebuah kartel dan bertindak sebagai pemonopoli untuk menghasilkan keuntungan maksimal bagi anggota.
Terakhir, persaingan yang sehat juga diperlukan untuk mendorong inovasi. Lingkungan yang kompetitif memaksa perusahaan untuk terus berinovasi demi bisa mengalahkan pesaing dan menarik pelanggan.
Kebijakan ekonomi
Kebijakan pemerintah bisa melibatkan kebijakan ekonomi dan kebijakan internasional. Tapi, yang terakhir akan kita bahas pada subheading berikutnya.
Kebijakan ekonomi mencakup:
- Kebijakan sisi penawaran
- Kebijakan sisi permintaan
Kebijakan sisi penawaran bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi pasar dan untuk mengatasi kegagalan pasar. Itu bisa melibatkan:
- Privatisasi
- Deregulasi
- Pengurangan kekuatan serikat pekerja
- Peningkatan anggaran pendidikan dan vokasional
- Investasi sektor publik seperti infrastruktur
- Peningkatan belanja di bidang kesehatan
Sementara itu, kebijakan sisi permintaan mencakup kebijakan fiskal dan moneter. Keduanya penting untuk mempengaruhi perekonomian dan menghindari situasi negatif , seperti resesi dan hiperinflasi.
Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal dengan mempengaruhi postur anggarannya. Itu bisa melibatkan perubahan dalam:
- Belanja pemerintah
- Pajak
Sementara itu, kebijakan moneter bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, yang mana pada akhirnya mempengaruhi suku bunga dan ketersediaan kredit. Itu bisa melalui:
- Perubahan suku bunga acuan
- Operasi pasar terbuka
- Perubahan rasio cadangan wajib
Misalnya, ketika perekonomian lesu atau sedang resesi, bisnis menghadapi penurunan permintaan terhadap produk mereka. Situasi tersebut memaksa mereka untuk memangkas produksi dan mengurangi tenaga kerja. Sebagai hasilnya, tingkat pengangguran meningkat.
Selain itu, resesi juga memperburuk pendapatan rumah tangga. Peningkatan pengangguran membuat banyak orang kehilangan pendapatan. Sebagai akibatnya, mereka mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa. Dan situasi ini membutuhkan campur tangan pemerintah untuk mendorong perbaikan kondisi lapangan kerja dan pendapatan melalui kebijakan ekonomi sisi permintaan.
Pemerintah kemudian mengintervensi perekonomian dengan mengenalkan kebijakan ekonomi longgar. Bagaimana melakukannya bisa dengan memilih satu atau mengkombinasikan dua atau lebih alternatif:
- Peningkatan belanja pemerintah
- Pemangkasan pajak
- Penurunan suku bunga
- Pembelian surat utang pemerintah
- Penurunan rasio cadangan wajib
Alternatif-alternatif tersebut akan mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Ambil pemangkasan pajak sebagai contoh. Pajak yang lebih rendah membuat rumah tangga memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, mendorong mereka meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa.
Demikian juga, ketika suku bunga diturunkan, biaya pinjaman menjadi lebih murah. Itu mendorong rumah tangga dan bisnis untuk mengajukan pinjaman. Rumah tangga bisa menggunakannya untuk pengeluaran terhadap barang tahan lama – yang mana menggunakan pinjaman untuk membelinya. Sementara itu, bisnis bisa menggunakannya untuk investasi modal.
Kebijakan internasional
Kebijakan internasional penting bagi bisnis, terutama bagi mereka yang terlibat dalam ekspor dan impor karena bisa terdampak langsung. Sementara itu, bisnis yang lain mungkin terdampak secara tidak langsung.
Apa saja contoh contoh kebijakan internasional tersebut, berikut adalah daftarnya:
- Kesepakatan bilateral
- Tarif dan kuota impor
- Subsidi ekspor
- Integrasi perdagangan mulai dari area perdagangan bebas hingga serikat ekonomi
- Kebijakan investasi langsung asing
- Kontrol terhadap modal dan investasi portofolio asing
- Intervensi nilai tukar
Ambil kenaikan tarif impor sebagai contoh. Kebijakan tersebut akan membuat barang impor menjadi lebih mahal. Jika dikenakan pada bahan baku dan barang modal, maka itu akan meningkatkan biaya produksi.
Sementara itu, jika dikenakan pada barang konsumsi, itu membuat mereka kurang kompetitif. Sehingga, kita mengharapkan konsumen akan beralih ke produk domestik yang lebih murah.
[display-posts tag=”jenis-pemangku-kepentingan” exclude_current=”true”]