Contents
Apa itu: Kontrol aliran modal (capital flow control), atau secara singkat kita sebut kontrol modal, adalah tindakan apa pun yang diambil oleh pemerintah, bank sentral atau badan pengatur lainnya untuk membatasi aliran modal di perekonomian domestik. Kontrol aliran modal dapat mengambil bentuk seperti pajak, tarif, undang-undang, dan batasan volume transaksi.
Juga dikenal dengan sebutan pengendalian modal.
Contoh kontrol aliran modal
Pada tahun 2013, bank sentral India, Reserve Bank of India, memberlakukan kontrol arus keluar modal untuk mencegah pelemahan nilai tukar rupee. Batas pengiriman uang luar negeri dipotong dari US$200.000 menjadi US$75.000. Selain itu, pemerintah melarang perusahaan untuk menghabiskan lebih dari nilai buku mereka sendiri untuk investasi langsung di luar negeri, kecuali mereka memiliki persetujuan khusus dari bank sentral.
Yunani memperkenalkan kontrol modal pada 2015 selama periode perpanjangan bailout berakhir. Bank Sentral Eropa tidak setuju untuk memperpanjang tingkat Bantuan Likuiditas Darurat. Akibatnya, pemerintah Yunani terpaksa menghentikan operasi bank komersial di negara itu selama sekitar 20 hari. Kontrol berat dilakukan pada transfer dana dari bank-bank Yunani ke bank-bank asing. Pemerintah membatasi penarikan tunai (hanya €60 per hari diizinkan), untuk menghindari bank run yang tidak terkendali dan runtuhnya sistem perbankan Yunani. Yunani kemudian secara bertahap mengurangi kontrol modal sampai mereka sepenuhnya dihapus pada tanggal 1 September 2019.
Cara kerja kontrol aliran modal
Kontrol modal bertujuan untuk mengatur aliran modal di sebuah perekonomian sehingga mendukung stabilitas perekonomian. Misalnya, ketika tidak ada kontrol, memburuknya perekonomian domestik akan mendorong arus keluar modal yang signifikan. Itu menyebabkan depresiasi parah. Jika tidak dikendalikan, situasi tersebut menciptakan ketidakpastian terhadap perekonomian domestik dan dapat mengarah ke krisis nilai tukar.
Pemerintah mungkin menetapkan kontrol untuk seluruh transaksi lintas batas atau spesifik berdasarkan sektor, aset atau durasi aliran (jangka pendek vs jangka panjang).
Jenis kontrol aliran modal
Secara umum, pemerintah dapat memberlakukan dua jenis kontrol aliran modal:
- Kontrol aliran modal keluar. Pemerintah membatasi uang yang keluar dari perekonomian domestik. Itu membatasi kemampuan penduduk dalam negeri untuk memperoleh aset asing
- Kontrol aliran modal masuk. Dalam hal ini, pemerintah membatasi orang asing untuk membeli aset domestik seperti saham dan obligasi.
Pembatasan juga mungkin bersifat:
- Kontrol administratif
- Market-based control
Di bawah kontrol administratif, pemerintah membuat kebijakan untuk melarang langsung transaksi modal lintas batas, misalnya dengan memperketat prosedur transfer dana. Tujuan kontrol administratif adalah untuk mempengaruhi volume arus modal secara langsung.
Pemerintah mungkin dapat menetapkan pagu pinjaman dari kreditur asing. Dan, jika pinjaman melebihi pagu, debitur domestik harus memperoleh persetujuan pemerintah.
Sementara itu, di bawah market-based control, pemerintah berusaha untuk mengendalikan aliran modal dengan membuatnya lebih mahal. Jadi, tidak hanya mempengaruhi transaksi modal, kebijakan ini juga mempengaruhi harga (biaya) suatu transaksi.
Ada beragam cara untuk melaksanakan market-based control, diantaranya:
- Pajak khusus atas pengembalian investasi internasional
- Pajak atas jenis transaksi tertentu
- Persyaratan cadangan wajib, dimana kreditur asing yang ingin menyetor uang di bank domestik harus terlebih dahulu menyetor jumlah tertentu di bank sentral tanpa bunga untuk jangka waktu tertentu.
Tujuan kontrol aliran modal
Tujuan akhir kontrol aliran modal adalah menjaga stabilitas perekonomian. Aliran modal seringkali menciptakan ketidakstabilan dan membahayakan perekonomian domestik.
Misalnya, aliran investasi jangka pendek (kita sebut uang panas) berupa investasi portofolio sangat fluktuatif karena perilaku spekulatif. Arus masuk modal datang secara tiba-tiba untuk mengambil keuntungan jangka pendek, menyebabkan apresiasi nilai tukar secara tajam. Dan ketika perekonomian sedikit memburuk, investor asing melepaskan asetnya secara tiba-tiba, mengarah pada depresiasi parah. Situasi semacam itu menyebabkan fluktuasi tajam dalam nilai tukar mata uang domestik, menciptakan ketidakstabilan dan mengganggu pengambilan berbagai keputusan ekonomi.
Pro kontra kontrol modal
Kontrol aliran modal adalah topik pro kontra. Pengkritik percaya bahwa kontrol modal membatasi kemajuan ekonomi dan efisiensi.
Globalisasi dan integrasi pasar keuangan berkontribusi terhadap meningkatkan akses ke modal yang lebih murah dan melimpah. Membuka ekonomi untuk modal asing memberi perusahaan akses pendanaan, yang mana penting untuk membiayai investasi. Penerapan kontrol modal hanya akan menyebabkan biaya investasi yang tinggi.
Saya akan membuat daftar argumen yang mengkritik kontrol aliran modal dan lebih memilih aliran bebas modal.
- Kebijakan pembatasan aliran modal memunculkan biaya administrasi untuk menerapkannya.
- Kontrol menimbulkan persepsi negatif terhadap perekonomian, menyulitkan akses pendanaan ke modal asing yang lebih murah.
- Aliran bebas modal merangsang pertumbuhan ekonomi karena tabungan dapat disalurkan ke penggunaan yang paling produktif.
- Investasi asing, terutama investasi asing langsung, memungkinkan transfer keahlian ke perekonomian domestik.
- Aliran bebas memungkinkan perusahaan mengakses dana yang lebih murah, mengurangi biaya investasi modal.
- Kontrol seperti pajak seringkali berakhir pada korupsi oleh birokrat, bukan untuk kepentingan perekonomian.
Para pendukung berpendapat kontrol modal adalah perlu. Itu meningkatkan stabilitas ekonomi dengan mengurangi eksposur risiko, seperti pelarian modal.
Pendukung berargumen, kontrol aliran modal perlu untuk:
- Menghindari guncangan perekonomian akibat aksi spekulatif jangka pendek. Aliran bebas modal membuat perekonomian lebih rentan terhadap perubahan apapun dalam kondisi pasar. Arus keluar modal atau serangan spekulatif besar-besaran dapat berdampak buruk bagi perekonomian domestik. Bahkan, itu telah mengakibatkan krisis, sebagaimana terjadi selama krisis keuangan Asia di tahun 1998-1999.
- Memungkinkan otonomi moneter dan fiskal. Ketika mengadopsi kebijakan nilai tukar mengambang terkendali, pemerintah perlu membatasi beberapa aliran transaksi modal lintas batas agar kebijakan efektif.
- Pergerakan arus modal tidak berkorelasi positif dengan pertumbuhan. Itu berarti aliran bebas modal tidak selalu mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sebagai bukti, negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi seperti China dan India, meski keduanya menerapkan kontrol modal.