Kebijakan Fiskal Diskresioner: Cara Kerja, Jenis, Efek

Contents

Apa itu: Kebijakan fiskal diskresioner (discretionary fiscal policy) adalah kebijakan pemerintah yang disengaja untuk mempengaruhi perekonomian dengan mengubah pengeluaran dan pendapatannya. Itu adalah tindakan disengaja, dalam arti, pemerintah memang berniat untuk mengubah item dalam anggaran belanja atau pendapatannya untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang diinginkan. Anggaran baru akan membutuhkan persetujuan atau voting sebelum dijalankan.

Perubahan anggaran mempengaruhi permintaan agregat, yang mana akhirnya berdampak pada variabel seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Peningkatan belanja pemerintah berdampak langsung terhadap permintaan agregat. Sedangkan, perubahan dalam pajak mempengaruhi pendapatan pemerintah dan juga konsumsi dan investasi sektor swasta. Perubahan tersebut bertujuan untuk memacu atau moderasi pertumbuhan ekonomi sesuai kebutuhan.

Ekonom Keynesian berargumen tentang betapa pentingnya intervensi pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Misalnya, selama resesi, perekonomian tidak bisa mengandalkan sektor swasta untuk memulihkan diri. Sebagai aktor ekonomi yang rasional, mereka akan lebih banyak berhemat karena pendapatan dan keuntungan mereka memburuk selama periode ini. Dan mereka akan mengurangi konsumsi dan investasi. Sehingga, perekonomian tidak cukup kuat untuk mengandalkan mereka untuk merangsang pertumbuhan.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah mengambil peran penting. Pemerintah dengan sengaja mengarahkan anggarannya ke defisit dengan meningkatkan belanjaannya, menurunkan pajak atau mengkombinasikan kedua pilihan tersebut. Kenaikan belanja pemerintah, seperti belanja infrastruktur, meningkatkan permintaan agregat. Membangun infrastruktur menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi rumah tangga. Dan, itu juga merangsang bisnis terkait untuk meningkatkan aktivitas.

Sementara itu, penurunan pajak membuat rumah tangga dan bisnis mengeluarkan lebih sedikit tagihan. Mereka memiliki lebih banyak dolar untuk dibelanjakan atau diinvestasikan.

Sehingga, dengan menaikkan pengeluaran dan memangkas pajak, permintaan agregat meningkat, mendorong perekonomian untuk pulih. Permintaan agregat yang lebih kuat akan mendorong output perekonomian untuk meningkat.

Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal diskresioner dan non-diskresioner?

Kebijakan fiskal diskresioner membutuhkan tindakan disengaja pemerintah untuk mengubah anggarannya. Pemerintah merasa perlu untuk mengintervensi perekonomian untuk menstabilkan perekonomian dan menghindari efek negatif seperti lonjakan inflasi atau resesi.

Perubahan anggaran membutuhkan tindakan nyata dan persetujuan sebelum dijalankan. Misalnya, pemerintah harus mengubah undang-undang perpajakan ketika menaikkan tarif pajak. Atau, anggaran membutuhkan persetujuan parlemen sebelum efektif.

Sebaliknya, kebijakan fiskal non-diskresioner bekerja secara otomatis. Kadang kita menyebutnya sebagai stabilisator otomatis. Beberapa item dalam belanja dan pendapatan pemerintah naik dan turun mengikuti siklus ekonomi. Tapi, mereka bekerja secara kontra siklus, di mana efeknya mempengaruhi secara terbalik dengan siklus yang sedang terjadi.

Ambil tunjangan pengangguran sebagai contoh. Pengeluaran tersebut akan naik selama resesi karena tingkat pengangguran meningkat. Sebaliknya, itu akan menurun selama ekspansi ekonomi karena tingkat pengangguran menurun dan rumah tangga lebih makmur.

Tidak seperti kebijakan diskresioner, stabilisator otomatis bekerja tanpa memerlukan tindakan disengaja pemerintah. Misalnya, itu tidak memerlukan pemerintah untuk mengubah undang-undang dan peraturan terkait atau memerlukan persetujuan parlemen untuk efektif berlaku. Kebijakan diskresioner mungkin diambil ketika pemerintah stabilisator otomatis tidak cukup kuat untuk menstabilkan perekonomian.

Bagaimana kebijakan fiskal diskresioner mempengaruhi perekonomian?

Kebijakan fiskal diskresioner mempengaruhi perekonomian melalui efeknya terhadap permintaan agregat. Ekonom mendefinisikan permintaan agregat sebagai jumlah dari:

Konsumsi rumah tangga
Investasi bisnis
Pengeluaran pemerintah
Ekspor neto

Peningkatan atau penurunan permintaan agregat kemudian mempengaruhi output perekonomian dan indikator ekonomi lainnya seperti tingkat inflasi dan tingkat pengangguran.

Misalnya, pemerintah meningkatkan pengeluarannya. Peningkatan tersebut berdampak pada permintaan agregat yang lebih tinggi. Dan, tingkat harga mulai bergerak naik (tekanan ke atas terhadap inflasi).

Bisnis merespon peningkatan harga tersebut dengan menaikkan produksi untuk meraup lebih banyak keuntungan. Mereka kemudian merekrut tenaga kerja atau meningkatkan lembur untuk meningkatkan output, menciptakan lebih banyak pendapatan dan pekerjaan di dalam perekonomian. Melihat prospek pendapatan dan pekerjaan yang lebih baik, rumah tangga meningkatkan konsumsi mereka. Peningkatan konsumsi membuat permintaan agregat tumbuh lebih tinggi.

Permintaan yang lebih kuat mendorong tingkat harga naik. Dan bisnis kembali meningkatkan output. Mereka kemungkinan akan menambah investasi karena kapasitas produksi telah maksimal. Mereka juga merekrut lebih banyak tenaga kerja.

Sebagai hasilnya, peningkatan belanja pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebagai akibat permintaan agregat yang lebih kuat. Inflasi secara perlahan naik. Selain itu, tingkat pengangguran juga menurun.

Sementara itu, perubahan pajak juga mempengaruhi permintaan agregat, tapi tidak secara langsung. Kenaikan atau penurunannya berdampak pada dolar yang tersedia untuk konsumsi dan tabungan.

Misalnya, pemerintahan mengenalkan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah. Penurunan tersebut membuat pendapatan disposable meningkat. Sehingga, lebih banyak dollar yang tersedia untuk dibelanjakan atau ditabung. Dan akhirnya, itu mendorong rumah tangga untuk berbelanja lebih banyak. Sebagai hasilnya, konsumsi naik, begitu juga dengan permintaan agregat.

Kenaikan permintaan menekan tingkat harga ke atas. Melihat permintaan yang kuat, bisnis akan meningkatkan output mereka. Sebaliknya, mereka akan mengambil langkah-langkah meningkatkan produksi, misalnya dengan berinvestasi di barang modal dan merekrut lebih banyak pekerja. Sebagai hasilnya, penurunan tarif pajak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong inflasi naik dan menurunkan tingkat pengangguran.

Efek sebaliknya terjadi ketika pemerintah menurunkan pengeluarannya atau menaikan tarif pajak. Penurunan pengeluaran menurunkan permintaan agregat, begitu juga dengan kenaikan pajak. Sebagai hasilnya, pertumbuhan ekonomi melambat, tekanan inflasi menurun dan pengangguran meningkat.

Apa contoh kebijakan fiskal diskresioner?

Kebijakan fiskal diskresioner membutuhkan pemerintah untuk merubah pos-pos dalam anggarannya. Dua alat yang digunakan adalah belanja pemerintah dan perpajakan. Perubahan tersebut memerlukan persetujuan khusus dari presiden dan parlemen atau memerlukan perubahan peraturan dan perundangan-undangan terkait.

Misalnya, pemerintah meningkatkan anggaran infrastruktur untuk membangun jalan, jembatan, dan pelabuhan. Kenaikan anggaran ini menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa di dalam perekonomian, mendorong aktivitas ekonomi meningkat.

Tidak seperti pengeluaran untuk jaminan sosial atau tunjangan pengangguran, kenaikan belanja infrastruktur sengaja direncanakan pemerintah untuk memberikan efek multiplier terhadap perekonomian. Misalnya, itu mungkin mengharuskan pemerintah untuk mengenalkan, mengubah atau mencabut undang-undang yang relevan.

Perpajakan adalah alat kedua. Pemerintah mungkin menggunakan tarif yang lebih tinggi untuk memoderasi permintaan agregat. Atau, sebaliknya, memangkas tarif pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Perubahan perpajakan harus dilakukan dengan memberlakukan undang-undang baru.

Apa tujuan dari kebijakan fiskal diskresioner?

Kebijakan fiskal diskresioner bertujuan untuk menstabilkan perekonomian. Itu memoderasi deviasi dalam kesenjangan output (lihat keseimbangan makroekonomi). Itu bekerja untuk merangsang pertumbuhan ekonomi selama resesi dan memoderasi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi selama ekspansi.

Misalnya, di fase akhir ekspansi (disebut dengan ledakan ekonomi atau economic boom), perekonomian bisa beroperasi di atas output potensialnya (kesenjangan output positif). Inflasi naik tinggi dan itu bisa mengganggu stabilitas perekonomian. Jika tidak diredam, inflasi bisa melonjak jauh lebih tinggi. Inflasi yang tinggi membuat perekonomian terlalu panas dan bisa mengarah pada hiperinflasi, yang berbahaya karena daya beli uang jatuh dalam sekejap.

Sebaliknya, selama resesi, pemerintah berjuang untuk memulihkan perekonomian. Kenaikan pengeluaran pemerintah dan penurunan pajak bisa menjadi resep untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Selama periode ini, sektor swasta tidak cukup kuat untuk mengeluarkan perekonomian dari resesi.

Apa saja jenis kebijakan fiskal diskresioner?

Ada dua jenis kebijakan fiskal diskresioner berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Mereka adalah:

Kebijakan ekspansioner
Kebijakan kontraksioner

Keduanya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menggunakan alat yang sama. Tapi, keduanya memberikan dampak terhadap permintaan agregat secara berkebalikan. Kebijakan ekspansioner bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat dan karena itu merangsang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan kontraksioner bertujuan untuk memoderasi permintaan agregat dan tekanan inflasi, dan karena itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah adalah konsekuensinya.

Kebijakan ekspansioner

Kebijakan fiskal ekspansioner bekerja untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengadopsinya ketika perekonomian lemah atau resesi. Kadang kita menyebutnya sebagai kebijakan fiskal longgar.

Pemerintah akan mengambil pilihan berikut untuk memacu aktivitas perekonomian:

Memangkas pajak
Meningkatkan pengeluaran diskresioner

Pemerintah mungkin memilih untuk mengkombinasikan keduanya jika memang diperlukan. Memangkas pajak dan meningkatkan pengeluaran diskresioner biasanya akan mengarah pada defisit anggaran. Pajak yang lebih rendah berarti lebih sedikit pendapatan. Di sisi lain, pemerintah harus membelanjakan lebih banyak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan pengeluaran pemerintah menciptakan lebih banyak permintaan barang dan jasa di dalam perekonomian. Situasi tersebut akhirnya merangsang bisnis untuk meningkatkan output mereka. Diantara item belanja yang ditingkatkan adalah belanja infrastruktur dan pekerjaan umum.

Membangun infrastruktur menciptakan lapangan kerja secara langsung. Efeknya juga bisa terjadi secara tidak langsung. Permintaan barang dan jasa terkait konstruksi meningkat, mendorong bisnis untuk menambah tenaga kerja untuk memenuhi peningkatan permintaan. Akhirnya, itu menciptakan pendapatan bagi bisnis dan rumah tangga. Sehingga, pengeluaran pemerintah berkontribusi untuk memberi orang lebih banyak uang untuk dibelanjakan, meningkatkan permintaan.

Sementara itu, ketika pemerintah memangkas pajak, lebih banyak uang tersedia untuk dibelanjakan atau diinvestasikan. Rumah tangga membayar tagihan pajak lebih rendah, membuat mereka memiliki lebih banyak dolar untuk dibelanjakan. Demikian juga dengan bisnis, mereka memiliki lebih banyak keuntungan untuk diinvestasikan kembali ke dalam bisnis karena membayar pajak yang lebih rendah.

Peningkatan permintaan dan investasi akhirnya mendorong permintaan agregat naik. Tingkat harga mengikuti karena permintaan yang lebih kuat. Melihat permintaan yang kuat dan harga yang lebih tinggi, bisnis meningkatkan produksinya untuk meraup lebih banyak keuntungan. Mereka merekrut lebih banyak tenaga kerja, menurunkan tingkat pengangguran. Rumah tangga mengekspektasikan pendapatan dan pekerjaan mereka membaik, mendorong mereka untuk meningkatkan permintaan lebih lanjut.

Sebagai hasilnya, kebijakan ekspansioner mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, tingkat inflasi juga merangkak naik karena permintaan yang kuat. Efek lainnya adalah tingkat pengangguran yang menurun.

Kebijakan kontraksioner

Kebijakan fiskal kontraksioner bekerja dan memberikan efek secara berkebalikan dengan kebijakan ekspansioner. Kita menyebutnya sebagai kebijakan fiskal ketat.

Pemerintah mengadopsi kebijakan ekonomi selama fase akhir ekspansi. Perekonomian menguji batas teratas dan kesenjangan ekspansioner terjadi, di mana perekonomian beroperasi di atas kapasitas produktifnya (PDB riil melebihi PDB potensial). Selama periode ini, tekanan inflasi begitu tinggi, membuat perekonomian terlalu panas. Jika tidak diatasi, inflasi bisa melonjak tidak terkendali dan bisa mengarah ke hiperinflasi.

Lonjakan inflasi membahayakan stabilitas ekonomi. Situasi ini memaksa pemerintah untuk campur tangan. Pemerintah kemudian menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran untuk memoderasi permintaan agregat.

Kenaikan pajak meningkatkan tagihan yang harus dibayar oleh rumah tangga dan bisnis. Itu membuat mereka memiliki lebih sedikit dolar tersedia untuk belanja dan investasi. Sebagai akibatnya, permintaan agregat berkurang.

Permintaan yang lebih lemah memoderasi tekanan harga, mengurangi tekanan inflasi. Selain itu, itu mendorong bisnis untuk mengurangi ekspansi. Sebagai hasilnya, output tumbuh lebih lambat, begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi. Mereka juga berhenti untuk merekrut tenaga kerja baru dan berusaha memaksimalkan tenaga kerja yang sudah ada.

Singkat cerita, kebijakan ekspansioner tidak hanya mengurangi tekanan inflasi. Tapi, itu juga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghentikan tingkat pengangguran untuk turun lebih lanjut.

Namun, jika pengetatan fiskal dilakukan secara agresif, itu bisa menimbulkan masalah. Itu bisa mengarah pada kontraksi ekonomi di mana output agregat turun. Tingkat harga mungkin turun dan menyebabkan deflasi. Kemudian, tingkat pengangguran bisa naik karena bisnis memangkas produksi mereka dan mengambil langkah efisiensi.